KUALA BATU, BANDAR LADA JARINGAN INTERNASIONAL DI ACEH BARAT DAYA

Menurut Leong Sau Heng, arkeolog dari University Malaya, dijumpai kategori-kategori pelabuhan yang berfungsi sebagai penghubung antara dunia barat dan timur. Dia menyebutkan berbagai fungsi pelabuhan yaitu, sebagai feeder points, collecting center, dan entrepot. 

Kategori pertama (feeder points) adalah yang berfungsi sebagai “pengumpan” komoditas kepada pelabuhan kategori kedua dan atau langsung ke pelabuhan kategori ketiga. Dari model yang disebutkan Leong, tentu kita dapat memproyeksikan ke berbagai pelabuhan lain di Nusantara ini. Dengan gerak pelabuhan-pelabuhan itulah terbentuk jaringan maritim, yang intinya adalah sistem-sistem laut (sea systems). (Leong, dalam Susanto Zuhdi, 2009, hlm.3)

Kuala Batu secara administratif berada dalam Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Untuk dapat mencapai Kuala Batu dapat ditempuh dari beberapa jalur dengan kendaraan roda dua dan empat. Di antaranya melalui persimpangan jembatan Pulau Kayu terus mengikuti akses jalan masuk ke arah Bandar Udara Kuala Batu, namun kita harus terus mengikuti jalan lurus ke arah barat untuk mencapai penyeberangan di muara Krueng Batu. 

Selain itu akses lain menuju ke sana dapat ditempuh perjalanan melalui simpang tiga Krueng Batee, dapat juga ditempuh melalui akses jalan lain yaitu dari simpang tiga Gampong Ujong Padang. Untuk menuju lokasi harus menyeberangi muara dengan akses rakit selama 5 menit untuk menyeberangi Krueng Batu. Pada saat musim penghujan biasanya akses jalan dan rakit kurang berfungsi karena di sekitar muara telah tergenangi oleh banjir.

Kuala Batu merupakan daerah di sepanjang pesisir Samudera Hindia dengan panorama teluk yang tenang, pantai yang asri dan alami mulai dari Surin Lama Tuha, Lama Muda hingga Kuala Batu yang daerahnya terdiri dari muara-muara sungai, rawa-rawa dan hutan belantara.

Pada awalnya negeri Kuala Batu merupakan bagian dari kekuasaan Susoh. Adalah Keuchik Karim yang merupakan seorang “keutuha” (kepala) dari komunitas petani dari daerah Pidie yang meminta izin kepada Datok Susoh untuk membuka perkebunan lada di daerah pedalaman Kuala Batu di Lama Inong (ibukota Kuala Batee sekarang). 

Permintaan ini disetujui dengan syarat harus membayar pajak kepada Datok dan Sultan Aceh sebagai upeti. Datok Susoh menugaskan Lebai Dafa untuk menarik pajak di sana. Atas kepatuhan Keuchik Karim dalam membayar seluruh pajak yang menjadi kewajibannya sehingga ia diberi gelar Teuku Lama.(K.F.H van Langen, 1888, hlm.210)

Namun pada hasil panen lada selanjutnya ia mulai enggan membayar pajak bahkan tidak mau lagi membayarnya. Demikian juga kapal-kapal asing yang dulunya memuat lada melalui pelabuhan Susoh dialihkan ke pelabuhan Kuala Batu di barat pesisir Susoh akibatnya pelabuhan Susoh menjadi sepi dan tentu saja mengalami kerugian yang sangat besar karena sea systems yang mulai berubah.
Akibatnya Datok Susoh yang diperkuat dengan pasukan Lebai Dafa menyerang Kuala Batu. 

Peperangan ini berlangsung beberapa kali dengan kemenangan silih berganti. Namun dalam suasana peperangan yang berlarut-larut, terjadi perkawinan antara anak Teuku Lama dengan cucu Datok Bagak dari Susoh. Lebai Dafa sebagai perunding pihak Susoh berdamai dengan pihak Teuku Lama, maka diputuskan menjadikan pelabuhan Kuala Batu sebagai pelabuhan resmi di pesisir barat dan selanjutnya terus berkembang menjadi feeder points dalam sea systems internasional pada masa selanjutnya.
Teuku Lama digantikan posisinya oleh Raja Kuala. 

Setelah Raja Kuala meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan sehingga digantikan oleh saudaranya Raja Pidie. Sejak masa muda Raja Pidie telah ikut dalam perundingan perdamaian antara Kuala Batu dan Susoh yang didukung Trumon. Ia menghadap Sultan Aceh untuk memohon izin memisahkan diri dari Susoh, dan hal itu dikabulkan Sultan.

Raja Pidie mengawini seorang perempuan keturunan Sumatera Barat dari Air Bangis, yang menurunkan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman memerintah sebelah kiri Krueng Batu, sedangkan di sebelah kanan muara Krueng Batu dikuasai oleh Pocut Hasan, keturunan dari Pocut Abdullah dari XXVI Mukim Aceh Besar yang bermigrasi ke sana bersama dengan Pocut Kuala pada masa pemerintahan Raja Pidie. Raja Sulaiman memerintah Kuala Batu sampai tahun 1881. Kuala Batu terdiri dari tiga wilayah uleebalang cut, yaitu:
1. Madat Manyang, Sarulah, Sikabu, Teureubu, Lama Inong, Si Angen-Angen di bawah pimpinan Raja Sulaiman.
2. Lhok Ek, Kuta Raya, Kuta Cot Dolah, di bawah pimpinan Pocut Hasan
3. Wilayah taklukan Kuala Batu adalah Seumayam, Surin, Lama Tuha, dan Lama Muda.

Pada masa kurun niaga dengan kejayaan lada, pelabuhan Kuala Batu tumbuh menjadi salah satu pelabuhan feeder points internasional. Di pelabuhan ini banyak kapal asing yang mengambil komoditas utama lada hitam untuk di bawa ke pelabuhan entrepot. 

Feeder points ini kemudian menjadi rebutan dalam sea systems perdagangan lada sehingga terjadi saling intervensi, yang dapat menimbulkan peperangan baik dengan bangsa asing maupun dengan tetangga dalam merebut hegemoni, setelah bangsa barat datang. 

Amerika Serikat akhirnya menyerang feeder points Kuala Batu pada tahun 1832 dengan armada lautnya “Potomac” sehingga benteng Kuta Bahagia sebagai pusat pertahanan kota ini rata dengan tanah karena pihak Kuala Batu menyandera kapal niaga Amerika Serikat “Friendship” yang menyelundupkan lada dari pelabuhan Kuala Batu yang hendak dibawa ke pelabuhan Salem dekat Kota Boston Amerika Serikat.

Sejak saat itu Kuala Batu terus mengalami kemunduran dan Susoh kembali mengambil alih sea system sebagai salah satu feeder points di pesisir Barat. Posisi Kuala Batu semakin melemah setelah ditandatanganinya Korte Verklaring tahun 1881 antara Raja Sulaiman dengan Belanda.

Setelah era sea system dalam kurun niaga, Kuala Batu terus mengalami kemunduran, bahkan kemudian menjadi kota mati dan perkampungan tertinggal di kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Beberapa tinggalan yang tidak terurus menjadi saksi sejarah masih dapat disaksikan seperti Madat, Kuburan Shewbuntar, maupun meriam-meriam penjaga keamanan jaringan perdagangan internasional dari gangguan musuh yang telah berpindah posisi dari tempat. Di antara yang tersisa, semuanya terbengkalai bahkan banyak yang hilang dan juga mengalami vandalisme.


Referensi:

K.F.H. van Langen, Atjeh Westkust Met Daarbij Behoorende Kaart (Leiden: E.J.Brill, 1888)

Susanto Zuhdi, Mengarungi Selat Malaka dan Perairan Kepulauan Riau: Menguak Prospek Kebaharian dan Masalahnya, Tanjung Pinang, Ajari 2009, Direktorat Geografi Sejarah Depbudpar, 2009.

Zakaria Ahmad (ed)., Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya Dalam Lintasan Sejarah Menuju Daerah Otonom, Blangpidie: Pemkab ABDYA, 2007