LAKSAMANA MALAHAYATI, KEDATANGAN HOUTMAN, DAN PEMBEBASAN ISKANDAR MUDA (1599-1607)

PENDAHULUAN

Tulisan tentang Laksamana Malahayati sudah banyak dibuat oleh sejarawan lokal, nasional, dan juga asing. Kajian ini hanyalah pementasan kembali tentang Malahayati guna menyegarkan memori kolektif tentang kepahlawanan Malahayati sehingga ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2017. Dari keempat sosok pahlawan yang baru ditetapkan sebagai pahlawan nasional yang baru untuk melengkapi 169 pahlawan nasional Indonesia sebelumnya. Baru 12 di antaranya merupakan tokoh perempuan. Salah satu dari empat Pahlawan Nasional dari tokoh perempuan yang baru ditetapkan itu adalah Laksamana Malahayati dari Provinsi Aceh. Pengajuan beliau dilakukan oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani) sejak 1 Juni 2017, hingga pada akhirnya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional bersama tiga tokoh nasional lainnya di Istana Negara berdasarkan Keputusan Presiden No.115/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 November 2017, atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke-72.[1]

Perempuan Indonesia selama ini sering dianggap sebagai makhluk yang lemah terutama di panggung sejarah nasional kita. Ternyata, hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena ada juga sumber yang menyebutkan bahwa perempuan yang pertama sekali membunuh orang Belanda di 'Indonesia', yaitu ketika masa awal mereka mendatangi nusantara ini. Hal inilah yang membuat Belanda terpaksa mengkaji ulang hubungannya dengan Kesultanan Aceh yang sempat merenggang karena peristiwa itu. Dalam merealisasi rekonsiliasi hubungan tersebut, mereka membawa tiga orang delegasi Aceh ke Belanda.

Jejak historis ini mencatat Aceh sebagai bangsa Asia Tenggara pertama yang berhasil menapakkan kakinya di Belanda. Bahkan menyisakan fakta adanya makam utusan Aceh bernama Abdul Hamid yang wafat di Midleburgh tahun 1602. Di Banda Aceh pun mereka meninggalkan jejak yaitu kerkhof atau kuburan militer yang konon terbesar di Asia Tenggara.[2]

Laksamana Malahayati adalah anak dari Laksamana Mahmud. Kakeknya bernama Laksamana Muhammad Said Syah, anak dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah Aceh tahun 1530-1539. Sedangkan buyutnya adalah Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah ‘founding father’ Kesultanan Aceh Darussalam yang memerintah dari 1513-1530.[3]

Setelah suaminya Laksamana Zainal Abidin gugur dalam pertempuran mengusir Portugis di Selat Malaka atau tepatnya di Teluk Haru, Malahayati dipercaya Sultan Alaidin Riayat Syah Saiyidil al Mukammil menjadi laksamana. Hal itu dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang saat itu secara internal sedang bergejolak karena ada di antara anak sultan yang sedang mengincar posisi yang di sandang ayahnya.

Mengapa Malahayati terlibat pembunuhan Cornelis de Houtman dan memenjarakan adiknya Frederick de Houtman beserta rombongan orang Belanda di Aceh?. Mengapa kemudian ia membatalkan kesepakatan kerja sama perdagangan dan penyewaan kapal milik Belanda yang akan digunakan Aceh untuk kontrol hegemoni ke Johor di Selat Malaka?. Bagaimana perannya dalam merekonsiliasi hubungan Aceh dengan Belanda setelah menerima misi perdamaian Belanda yang dipimpin Van Neck dan bagaimana pula Malahayati menjembati diplomasi Aceh ke Belanda saat sultan mengutus dua anggota delegasi diplomasi ke Belanda, beliau merekomendasikan tambahan seorang utusan yang dikhususkannya untuk mempelajari kemajuan teknologi maritim Belanda saat itu.

Pengaruh Laksamana Malahayati tampaknya besar terhadap kebijakan Sultan Saiyidil al Mukammil. Ia berpengaruh dalam membangun jaringan perdagangan dengan Inggris dan untuk mengimbangi kekuatan Portugis di Selat Malaka. Peran Malahayati sangat penting dalam rangka menjaga stabilitas Kesultanan Aceh. Tampak, ketika Sultan Alaidin Riayat Syah dimakzulkan oleh anaknya sendiri, ia merekomendasikan pengampunan hukuman kepada Dharmawangsa atau Iskandar Muda. Di mana, saat itu Aceh mulai kewalahan menghadapi Portugis yang telah menduduki kembali beberapa kawasan Aceh.

Penunjukan Malahayati sebagai laksamana dimungkinkan pada saat itu, karena sultan kurang percaya pada laki-laki di internal kesultanan. Malahayati adalah ‘tangan kanan’ kepercayaan Sultan Alaidin Riayat Syah Saiyidil al Mukammil. Selain itu, ia memang memiliki kompetensi di bidang kemiliteran khususnya angkatan laut karena lulusan pendidikan militer di pusat pendidikan militer Aceh Makhad Baital Makdis yang dilatih oleh 100 orang perwira militer Turki.[4] Ketika menjabat laksamana, ia pun membangun kekuatan maritim Aceh dan memimpin 1.000 pasukan janda korban perang Portugis dan terus bertambah seiring waktu menjadi 2.000 orang.[5]

Penulis Belanda Marie van Zeggelen dalam Oude Glorie, mengatakan Laksamana Malahayati-lah yang menancapkan senjata rencong ke dada Cornelis de Houtman.[6] Sedangkan penulis Belanda lainnya Marie van Zuchtelen dalam “Vrokelijke Admieral Malahayati” sangat menyanjung Malahayati. Menurutnya, pasukan inong balee memiliki 2.000 prajurit perempuan dan ketika belum ada seorang perempuan pun di dunia ini yang menjadi panglima armada seperti Laksamana Malahayati.[7]

KEDATANGAN HOUTMAN BERSAUDARA DAN PELECEHAN TERHADAP KESULTANAN

            Tanggal 21 Juni 1599, armada dagang Belanda De Leew dan De Leewin yang dinakodai John Davis memasuki pelabuhan Bandar Aceh Darussalam. Kapal Belanda itu dipimpin dua bersaudara; Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman. Mereka diterima oleh perwakilan sultan, syahbandar dan wazir (menteri). Sultan Alaidin Riayat Syah al Mukammil pun menerima tamu-tamu Belanda di istana dengan upacara kebesaran dan jamuan makan siang serta dihibur dengan tari persembahan. Upaya diplomasi itu disambut dengan baik oleh sultan dan membuahkan kesepakatan berupa ijin mendirikan loji Belanda dan ijin berdagang di perairan Aceh. Namun, diplomasi itu berujung permusuhan disebabkan hasutan orang Portugis yang bertugas sebagai penerjemah sultan yang dipicu oleh orang Belanda sendiri yang membuat onar dan keributan di Pasar Aceh.[8]

Cornelis dan Frederick de Houtman mengkhianati kepercayaan sultan dan juga manipulasi perdagangan, mengacau, dan menghasut sehingga timbul ketegangan di kalangan pedagang yang datang dari luar negeri lainnya di Bandar Aceh. Puncak ketegangan hubungan antara Kesultanan Aceh Darussalam dengan Belanda terjadi ketika sultan hendak menyewa kapal Belanda dalam rangka memobilisasi pasukan Aceh yang akan menempati pos di Johor Semenanjung Malaka.[9]

Sultan mengutus syahbandar menemui Cornelis dan Frederick de Houtman untuk menyampaikan maksudnya. Mereka pada awalnya menolak, tapi kemudian berubah pikiran dan setuju menghadap sultan tentang urusan tersebut. Setelah Cornelis beruding dengan sultan, dicapai kesepakatan bahwa sewa kapal akan dibayar dengan lada. Setengah dibayar di depan, sedangkan setengah lagi dibayarkan setelah mobilisasi pasukan ke Johor.[10]

            Beberapa hari menjelang keberangkatan armada Aceh ke Johor, sultan memerintahkan Cut Limpah menyelenggarakan kanuri rayeuk atau kenduri besar-besaran. Sultan menjamu para pasukan yang akan diberangkatkan ke Johor. Setelah jamuan, pasukan dan para pejabat istana serta tamu undangan, lalu sultan memerintah Cut Limpah beserta beberapa pelayan untuk mengantarkan makanan pada pelaut Belanda yang ada di kapal-kapal mereka. Pelaut Belanda menyambut gembira kiriman makanan tersebut dan segera melahapnya sampai habis. Tidak berapa lama kemudian beberapa pelaut Belanda muntah-muntah bahkan di antaranya ada yang pingsan. Salah seorang perwira mengira mereka telah diracun. Ia memerintahkan dua orang pelaut Belanda yang masih sehat untuk melaporkan kejadian tersebut pada Cornelis dan Frederick de Houtman yang sedang berada di loji.[11]

Setelah informasi diperoleh, Houtman bersaudara sangat murka, mereka langsung menuju kapal De Leeuw dan mengutus seorang untuk menyampaikan hal itu kepada syahbandar. Setelah mengetahui hal itu syahbandar segera menyampaikan pada Laksamana Malahayati. Mendapat informasi, orang-orang Belanda membuat kekacauan hingga akhirnya Sultan Saiyidil al Mukammil memerintah Malahayati menyelesaikan permasalahan tersebut. Malahayati bersama syahbandar pun menuju kapal Belanda. Cornelis de Houtman dan kawan-kawan menyambut kedatangan mereka dengan kasar. Cornelis menuduh sultan sengaja meracuni mereka dengan maksud merampas kapal. Tuduhan keji itu membuat Malahayati sangat marah dan menikam Cornelis dengan rencong di dadanya. Kekacauan pun terjadi sehingga menelan korban dari keduabelah pihak. Di pihak Belanda, sebanyak 68 orang tewas dan yang lainnya termasuk Frederick de Houtman terpaksa menyerah dan ditawan. Mereka pun dipenjara selama dua tahun dan kapal-kapal mereka juga disita. Selama ditahan, Frederick menyusun sebuah karya Kamus Melayu-Belanda. Kamus itu merupakan Kamus Melayu-Belanda pertama tertua di Asia Tenggara.[12]

Konon pelaut-pelaut Belanda muntah dan pusing setelah menyantap hidangan kesultanan dengan bumbu rempah yang mengandung biji ganja, ada juga yang mengatakan karena mabuk tuak atau air nira. Di Aceh, bumbu rempah itu digunakan juru masak untuk memasak kari dan air nira adalah minuman suguhan. Masyarakat Aceh dahulu terbiasa menggunakan rempah itu untuk menambah selera makan dan membuat enak tidur dan juga minum-minuman penyegar air nira. Sebaliknya pelaut-pelaut Belanda karena belum terbiasa menjadi pusing dan muntah-muntah, bahkan ada yang pingsan karena terlalu banyak mengonsumsinya.[13]

PERANAN MALAHAYATI DALAM HUBUNGAN ACEH DENGAN BELANDA

Setelah peristiwa de Houtman bersaudara, pada tanggal 21 November 1600 datang misi Belanda lainnya ke Kesultanan Aceh. Mereka datang dengan dua buah kapal dipimpin Paulus van Caerden.[14] Ternyata sebelum memasuki pelabuhan Aceh, mereka melakukan tindakan yang ceroboh. Mereka menenggelamkan sebuah kapal dagang milik Aceh dan terlebih dulu memindahkan segala muatan lada dari kapal tersebut ke kapal-kapal mereka lalu mereka pergi meninggalkan pantai Aceh.

Setelah itu datang rombongan kapal Belanda pimpinan Laksamana Jacob van Neck. Mereka tidak tahu kelakuan Van Caerden sebelumnya. Ketika mendarat di ibukota Kesultanan Aceh pada tanggal 31 Juni 1601, mereka memperkenalkan diri sebagai pedagang Belanda untuk berdagang dan membeli lada. Ketika mengetahui mereka orang Belanda, Malahayati memerintahkan anak buahnya untuk menahan mereka. Ia memberitahukan Van Neck dua buah kapal Belanda yang datang sebelumnya telah menenggelamkan sebuah kapal milik Aceh dan merampas sejumlah lada. Sebagai ganti rugi atas peristiwa itu, Sultan Aceh memerintahkan untuk menawan setiap kapal dan orang-orang Belanda yang datang ke Aceh.[15]

            Konflik antara Aceh dan Belanda dirasakan orang-orang Belanda sebagai kerugian yang sangat besar, terutama terhadap keamanan kapal-kapal dagang Belanda yang melalui perairan sekitar Aceh, maupun dari hubungan perdagangan Belanda, karena selat Malaka merupakan jalur lintas internasional yang penting dan selalu diawasi oleh armada Aceh dan Portugis.

Saat itu, Aceh dan Portugis bermusuhan, tetapi keduanya memegang peranan yang menentukan di Selat Malaka melebihi peranan bangsa-bangsa lain. Selain itu, perairan pantai Barat Sumatera juga menjadi perairan lalu-lintas internasional melalui Selat Sunda, di mana kontrol hegemoni dilakukan oleh armada-armada Aceh karena itu bermusuhan dengan Aceh dan Portugis jelas tidak menguntungkan Belanda.

REKONSILIASI HUBUNGAN ACEH-BELANDA

Pada waktu itu Kesultanan Aceh dengan bandar-bandar dagangnya telah tumbuh menjadi pusat perdagangan di Asia Barat dan Sumatera bagian Barat. Di pelabuhan-pelabuhan Aceh tidak hanya lada sebagai hasil produksi Sumatera bagian Barat dan Semenanjung Malaya yang digudangkan, tetapi juga berbagai hasil dari daerah-daerah lain di nusantara seperti rempah-rempah dari Maluku dan barang-barang dari Filipina dan Cina. Bermusuhan dengan Aceh jelas sangat merugikan Belanda, apabila melihat kepentingannya di Timur nusantara.

Atas pertimbangan tersebut diadakan upaya diplomatik oleh pimpinan Belanda Pangeran Maurits dengan Kesultanan Aceh. Mereka mengirim surat yang indah yang ditulis dalam bahasa Spanyol. Pada waktu itu bahasa Spanyol menjadi salah satu bahasa internasional. Pangeran Maurits mempersembahkan surat itu kepada Sultan Aceh yang disampaikan delegasi khusus dipimpin Gerard de Roy dan Laurens Bicker. Selain itu, juga dipersembahkan beberapa hadiah kepada Sultan Aceh yang dibawa dengan empat buah kapal, yaitu: Zealandia, Middleburg, Laughe Brache dan de Sonne.[16] Kapal-kapal itu berangkat dari Zealandia pada tanggal 23 Januari 1601.[17]

Dalam perjalanannya ekspedisi ini menyempatkan singgah di pulau Anjonan, salah satu pulau di Kepulauan Camaro, tidak jauh dari pantai Timur Afrika. Persinggahan ini adalah untuk memperoleh surat rekomendasi dari penguasa lokal untuk Sultan Aceh. Mereka sudah berhubungan baik dengan Sultan Aceh. Rekomendasi ini dibutuhkan agar ekspedisi ini tidak mengalami kesulitan untuk mengadakan negoisasi dengan Sultan Aceh. Delegasi ini pun berhasil memperoleh surat rekomendasi yang ditulis dalam bahasa Arab sehingga mereka pun tiba di pelabuhan Aceh tanggal 23 Agustus 1601.[18]

            Delegasi ini akhirnya mendapat sambutan baik sultan. Laurens Bicker menyerahkan surat disertai pemberian berharga dari Pangeran Maurits de Nassau kepada Sultan Alaidin Riayat Syah al Mukammil. Sultan menerimanya dan menyuruh juru bahasa untuk membaca dan menerjemahkan isinya berupa permintaan agar hubungan antara Belanda dan Aceh dapat dipulihkan kembali dengan melupakan segala yang tidak baik yang telah terjadi sebelumnya. Mereka juga meminta pada sultan agar tidak mendengarkan hasutan dari pihak lain yang dapat memecah-belah hubungan antara Belanda dan Aceh.[19]

Sultan pun meminta Malahayati menjawab surat sekaligus menanggapi permintaan yang terdapat dalam surat tersebut. Melalui juru bahasa sebenarnya bangsa Aceh adalah bangsa yang cinta perdamaian. Namun apabila kondisi terpaksa Aceh juga tidak menolak  pertempuran. Laksamana Malahayati menceritakan kepada Laurens Bicker dan rombongan tentang sifat buruk Houtman bersaudara. Selanjutnya Malahayati juga menyebut bagaimana Van Caerden yang merampas muatan lada dari kapal dagang Aceh dan kemudian menenggelamkannya. Setelah mendegarkan penuturan Laksamana Malahayati, Bicker menyatakan rasa kecewa dan menyesali perbuatan van Caerden dan berjanji memenuhi tuntutan sultan Aceh untuk ganti rugi kapal yang dirompak van Caerden sebanyak 50.000 gulden. Janji Bicker benar-benar direalisasi dan uang sejumlah itu dibayarkan kepada pemilik kapal Aceh serta para pedagang yang menjadi korban.[20]

Berkat dukungan Malahayati, Sultan Aceh memberi izin kepada Belanda untuk berdagang di Aceh dan bersedia membebaskan Frederick de Houtman.[21] Sultan pun akan mengirimkan delegasi balasan ke negeri Belanda untuk bertemu Pangeran Maurits dan majelis wakil rakyat Belanda.[22]

Sultan Alaidin Riayat Syah memutuskan untuk mengirim Abdul Hamid dan Mir Hasan ke Belanda. Namun Malahayati mengusulkan agar Sri Muhammad, seorang perwira armada laut di bawah pimpinan Malahayati juga diikutsertakan agar dapat mempelajari sistem kemaritiman di negeri Belanda. Sultan mengabulkan permohonan Malahayati sehingga ketiga diplomat itupun berangkat bersama-sama dengan Laurens  Bicker menuju Belanda. Delegasi Aceh tiba di negeri Belanda tanggal 20 Juli 1602.[23] Ketiga utusan ini merupakan duta pertama dari sebuah kesultanan (kerajaan) di Asia yang mengunjungi negeri Belanda yang saat itu sedang berperang merebut kemerdekaan melawan Spanyol.

Belanda menerima utusan Aceh dengan suatu upacara kenegaraan. Dalam upacara itu hadir tamu-tamu terhormat dari beberapa negara Eropa yang menyaksikan pengakuan Kesultanan Aceh Darussalam. Negeri yang baru saja lahir di bawah pimpinan Pangeran Maurits sebagai pendiri dinasti oranye itu menjadi terangkat derajatnya di kalangan negara-negara Eropa saat itu. Selama bersama Pangeran Maurits, kepada delegasi Aceh dipertunjukkan hasil-hasil perang melawan Spanyol serta lokasi yang menjadi medan pertempuran. Delegasi Aceh juga berkesempatan meninjau kota-kota dan kampung-kampung di Belanda. Namun satu utusan Aceh, Abdul Hamid yang berumur 71 tahun meninggal di kota Midleburg dan dimakamkan di tempat itu.[24] Delegasi ini pulang ke Aceh dengan kapal dagang Belanda di bawah pimpinan Steven Van der Heegen tanggal 18 Desember 1603, setelah lebih kurang 16 bulan berada di sana.[25]

            Belanda kemudian diizinkan membuka kantornya di ibukota Kesultanan Aceh Darussalam. Ketika delegasi Belanda pulang kembali ke negerinya, mereka membawa surat rekomendasi dari Sultan Aceh kepada Sultan Akbar di Cambay (Gujarat), Kalikut, Benggala dan Sailon.[26] Akibatnya Belanda mendapat fasilitas dagang di bandar-bandar besar di India. Pemberian surat rekomendasi itu menunjukkan bahwa hubungan antara Aceh dan kerajaan-kerajaan tersebut sangat erat.

MENJEMBATANI HUBUNGAN ACEH DAN INGGRIS

            Pada tanggal 6 Juni 1602 James Lancaster, seorang perwira dari angkatan laut Inggris, tiba di pelabuhan Aceh bersama rombongannya. Ia membawa sepucuk surat dari Ratu Elizabeth I (1558-1603) yang dipersembahkan kepada Sultan Aceh, Al-Mukammil.[27] Setibanya di Aceh, sebelum bertemu dengan sultan, ia terlebih dahulu mengadakan pembicaraan atau perundingan pendahuluan dengan Laksamana Malahayati. Pembicaraan itu dilakukan dengan bahasa Arab dan Lancaster dapat mengerti bahasa itu karena membawa penerjemah seorang Yahudi dari Inggris. Dalam perundingan itu utusan Inggris tersebut mengemukakan perihal pentingnya hubungan perdagangan antara Inggris dengan Aceh. Lancaster minta kepada Laksamana Malahayati agar tetap memusuhi Portugis dan berbaik hati pada orang-orang Inggris dan tetap membantu utusan-utusan Inggris ke Aceh.

Setelah perundingan selesai, Laksamana Malahayati minta agar semua keinginan tersebut dibuat secara tertulis atas nama Ratu Inggris untuk disampaikan kepada sultan. Setelah surat permohonan itu selesai dibuat, James Lancaster baru diperkenankan oleh Malahayati menghadap sultan. Didampingi oleh Laksamana Malahayati, sultan bersedia berunding dengan Lancaster sebagai wakil Ratu Inggris. Hasil negosiasi antara sultan dengan James Lancaster membuahkan sebuah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh sultan yang isinya mengizinkan kapal dagang Inggris memasuki pelabuhan-pelabuhan Aceh. Orang-orang Aceh harus bersikap baik kepada anak buah kapal Inggris yang berlabuh dan memberikan bantuan seperlunya.[28]

            Keuntungan kesultanan Aceh mengadakan perjanjian dan hubungan baik dengan Inggris karena Portugis yang menguasai Malaka sedang bermusuhan dengan Inggris. Karena itu, apabila Portugis berniat menyerang Aceh maka Inggris sesuai dengan hasil kesepakatan bersedia membantu Aceh memerangi Portugis. Di samping itu, bangsa Inggris selama ini belum pernah bertindak negatif dalam aksi perdagangannya di pelabuhan-pelabuhan Aceh. Karena itu, sultan atas saran dan masukan dari Laksamana Malahayati bersedia mengadakan hubungan baik dengan Inggris. Sultan hanya memberi izin kepada Inggris untuk membuka kantor dagang, namun tidak untuk membangun benteng yang menurut Inggris untuk menjamin barang dagangannya di pelabuhan Aceh. Sultan menjamin, apabila pihak Inggris khawatir akan keselamatan barang dagangannya maka sultan akan memerintahkan militer Aceh untuk mengawal kantor tersebut. Sultan al Mukammil menyadari betapa bahayanya apabila telah berdiri benteng asing yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Prinsip ini tidak hanya dipegang oleh Sultan al Mukammil, tetapi hampir semua sultan yang memerintah Aceh.

Beberapa saat berada di Aceh, James Lancaster pun meninggalkan Aceh. Keberangkatannya terpaksa diatur Laksamana Malahayati karena saat itu juga datang 10 armada Portugis yang bermaksud membeli lada di Bandar Aceh.[29] Agar tidak diketahui Portugis, armada Inggris diberangkatkan pada malam hari untuk menjaga keselamatannya. Kapal-kapal Portugis pun terpaksa ditahan di pelabuhan selama 10 hari. Selama belum ada ijin sultan, kapal-kapal Portugis belum dapat muatan lada. Kedatangan bangsa Belanda dan Inggris tidak menyenangkan pihak Portugis, yang ketika itu sedang menguasai Malaka serta berniat merebut Pulau Weh yang terletak di pantai Aceh untuk mendirikan sebuah benteng di sana dan hal ini tentu saja sangat ditentang sultan dan Laksamana Malahayati.

KONTROL HEGEMONI, KUDETA SULTAN, HINGGA PEMBEBASAN ISKANDAR MUDA

Sultan Alaiddin Riayat Syah al Mukammil memiliki enam orang anak. Empat di antaranya laki-laki dan dua perempuan. Di antara anak laki-laki ada yang bernama Husin yang menjadi wakil sultan di Pidie dan Sultan Muda yang tinggal bersamanya di Bandar Aceh. Pada awalnya Sultan Muda adalah perwakilan sultan di Pidie, namun karena dinilai kurang cakap ditarik ke istana untuk mendampingi sultan. Anak lainnya Sultan Husin, sebelumnya ditugaskan di Pasai lalu dimutasi ke Pidie, sedangkan Sultan Muda yang sebelumnya di sana dipindahkan ke istana.

Sejak berada di istana, ia sangat berambisi menjadi sultan lalu ia menciptakan intrik dengan dukungan Portugis. Ia berhasil menggulingkan orang tuanya dan langsung memproklamasikan diri sebagai sultan dengan gelar Sultan Ali Riayat Syah pada bulan April 1604.[30] Ketika kudeta terjadi, Laksamana Malahayati sedang ditugaskan oleh Sultan al Mukammil ke Johor untuk kontrol hegemoni dalam rangka mengamankan wilayah itu dari serangan Portugis.

Ternyata rencana penyerangan Portugis ke Johor hanyalah tipuan yang diciptakan Sultan Muda merebut kekuasaan dari orang tuanya agar tanpa perlawanan dari pasukan yang dipimpin Laksamana Malahayati. Malahayati mendapat surat perintah penarikan kembali armada perang dari Johor, karena setelah menunggu selama tiga hari tidak ada tanda-tanda adanya penyerangan dari Portugis. Ia tidak menduga akan terjadi kudeta di istana selama ditugaskan ke Johor. Ketika Malahayati berada di Johor, Sultan al Mukammil dipaksa oleh anaknya Sultan Muda untuk menandatangani surat pengunduran diri serta menunjuk Sultan Muda sebagai penggantinya. Kekuatan Sultan Al Mukammil telah dilumpuhkan oleh pasukan yang mendukung Sultan Muda. Akhirnya, Sultan al Mukammil terpaksa menandatangani surat pengunduran diri dan resmilah Sultan Muda menjadi Sultan Aceh yang baru dengan gelar Sultan Ali Riayat Syah. Hal itu tidak saja ditentang saudaranya Husin dan saudara lainnya dan juga oleh gerakan-gerakan kaum muda yang dipimpin keponakannya sendiri, Dharmawangsa yang kemudian dikenal dengan Iskandar Muda.

Sultan Ali Riayat Syah mencoba mengatasi keadaan dengan jalan menyerang saudaranya Husin di Pidie dan menangkap Iskandar Muda dan menjebloskannya ke dalam penjara. Masa pemerintahan Ali Riayat Syah adalah masa yang penuh kekacauan yang disebabkan intrik-intrik politik maupun bencana alam, seperti kemarau panjang yang mengakibatkan rakyat mengalami kelaparan. Menjawab persoalan kelaparan tersebut Sultan Ali Riayat Syah mengundang pembesar kepercayaannya dan penasehat kesultanan ke istana. Setelah bermusyawarah, akhirnya semua menyepakati untuk mencari dan membeli bahan makanan dari negeri-negeri lain di nusantara.

Penasehat mengusulkan Laksamana Malahayati memimpin utusan untuk mencari bantuan bahan makanan dimaksud. Laksamana Malahayati berangkat bersama sejumlah kapal menuju Asahan dan diteruskan ke Palembang, Jambi, Banten, Cirebon dan terakhir ke Siam. Dua minggu kemudian, lima di antara kapal yang dipimpin Malahayati kembali ke Bandar Aceh membawa beras dan bahan makanan lainnya yang kesemuanya dibagi-bagikan kepada rakyat secara gratis. Sedangkan orang kaya dan bangsawan diharuskan membayar dengan harga pasaran. Sekali pun persoalan kelaparan dapat diatasi, namun konflik internal tetap terjadi karena ketidakpuasan rakyat atas kudeta oleh Sultan Ali Riayat Syah. Ketidakcakapan Sultan Ali Riayat Syah memimpin Aceh membuat ancaman Portugis terus berlanjut.

Kondisi kurang kondusif di lingkungan Kesultanan Aceh membuka peluang bagi daerah-daerah taklukan untuk memisahkan diri dan bertindak sendiri-sendiri sebagai negara merdeka. Sementara itu, Portugis melihat situasi di pusat Kesultanan Aceh itu sebagai suatu kesempatan untuk menyerang Aceh sehingga dalam bulan Juni 1606 armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Castro yang sedang dalam perjalanan dari Goa ke Malaka mencoba menyerang Aceh dan mampu merebut sebuah benteng Kesultanan Aceh yang lokasinya berada di pantai.

Iskandar Muda yang ketika itu masih dalam penjara memohon grasi pada sultan untuk dilepaskan. Permohonannya dikuatkan oleh alasan yang direkomendasikan Laksamana Malahayati yang menyebutkan bahwa Iskandar Muda sanggup memimpin pasukan Aceh untuk melawan Portugis. Akhirnya, Sultan Ali Riayat Syah pun mengabulkan permintaan Malahayati tersebut. Saat Iskandar Muda dilepaskan dari penjara, ia bersama Laksamana Malahayati segera mengatur strategi dalam mengerahkan pasukannya. Gudang Portugis yang sempat dibangun di Kilometer 10 Bandar Aceh Darussalam berhasil dikepung dan persenjataan mereka pun berhasil dirampas sehingga Portugis terusir kembali dari pantai Aceh. Berkat bantuan Laksamana Malahayati juga, Iskandar Muda berhasil menurunkan Sultan Ali Riayat Syah dari tahta Kesultanan Aceh. Sultan Iskandar Muda adalah tokoh yang cakap dan mendapat persetujuan dari orang-orang besar dan juga mendapat rekomendasi dari para alim ulama. Akhirnya, Iskandar Muda pun diangkat menjadi sultan di Kesultanan Aceh Darussalam dengan gelar Sultan Iskandar Muda Perkasa Alam pada tahun 1607.[31]

Setelah itu peranan Malahayati nyaris tidak terpantau lagi dalam kegemilangan sejarah Aceh pada abad ke-17. Namun kisahnya akan terus dikenang oleh memori kolektif orang Aceh sehingga penetapannya sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 10 November 2017 perlu dirayakan. Meski pun Malahayati telah sangat lama dimakamkan di Krueng Raya, Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, namun peranannya pada awal abad ke-17 telah mengharumkan Aceh mata internasional.

Penutup

Laksamana Malahayati merupakan sosok perempuan yang gagah di medan pertempuran, dan tangkas menggunakan senjata serta penguasaan strategi maritim istimewa. Ia pandai berdiplomasi dan memiliki wawasan jauh ke depan. Dengan kebijakan dan kecakapannya ia menyelesaikan intrik internal di Kesultanan Aceh. Ia sangat loyal pada sultan dan keluarganya maupun kepada pasukan yang dipimpinnya.

            Sultan al Mukammil sangat bergantung pada Laksamana Malahayati.  Hampir semua keputusan atau kebijakan yang ditetapkan sultan, telah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Malahayati. Bahkan, banyak hal-hal yang tidak menjadi pertimbangan sultan pada awalnya, namun atas usul atau saran Malahayati disetujui oleh sultan, seperti usulan mengikut-sertakan Sri Muhammad dalam delegasi Aceh ke Belanda menjumpai Pangeran Maurit serta usulan untuk menerima utusan Ratu Inggris karena alasan Malahayati bahwa bangsa ini dapat memberi keuntungan bagi Kesultanan Aceh dalam upaya memerangi Portugis yang sedang bermusuhan dengan Aceh dan mengincar wilayah-wilayah Aceh. Ia juga yang memperkuat permohonan pembebasan Iskandar Muda kepada Raja Muda agar segera dilepaskan dari penjara agar dapat melawan Portugis yang mulai meunyerang dan menguasai Aceh ketika itu. Setelah Raja Muda alias Sultan Ali Riayat Syah dimakzulkan, Sultan Iskandar Muda pun naik tahta yang membawa Aceh ke pucak kejayaan hingga tahun 1626.

Kehebatan Kesultanan Aceh awal abad ke-17 melahirkan tokoh perempuan yang hebat tidak hanya sebatas legenda tetapi juga fakta. Hal ini memberikan catatan historis pada kita bahwa Aceh pada masa lalu memberikan peluang dalam menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Catatan ini membuktikan bahwa kemampuan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin dan bahkan pemimpin tertinggi militer sekelas laksamana. Akhirnya, Laksamana Malahayati pun diangkat sebagai Pahlawan Nasional Indonesia yang merupakan perempuan Indonesia ke-13 yang dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional pada di tahun 2017.

---

[1]Malahayati Pahlawan Nasional dari Aceh, dalam Tempo.co. diakses 10 November 2017.

[2]Informasi ini diperoleh dari Ridwan Aswad, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dan lihat juga di https://bandaacehkotamadani./pemakaman-kerkhof-peutjoet/. diunggah 31 Agustus 2012 diakses 1 Oktober 2017.

[3]Rusdi Sufi, “Laksamana Keumalahayati” dalam Ismail Sofyan, Wanita Utama Nusantara, (Jakarta:Jayakarta Agung Offset, 1999) hlm. 32.

[4]A. Hasjmy, dkk. (ed.),  50 Tahun Aceh Membangun (Banda Aceh: MUI, 1995), hlm. 9

[5]Ibid.

[6]A.Hasjmy, “Peranan Wanita Aceh Dalam Pemerintahan dan Peperangan”, Makalah pada Forum Yayasan Pecinta Sejarah di Jakarta, Sabtu, 6 Februari 1988, hlm. 12.

[7]Ibid.

[8]H. Mohammad Said, Acedh Sepanjang Abad jilid I, cetakan keempat, (Medan : Waspada), hlm.186-196

[9]Ibid.

[10]Ibid.

[11]Ibid.

[12]Ibid.

[13]Mengenai makanan atau minuman suguhan Kesultanan Aceh lihat juga ibid, hlm.180.

[14]Rusdi Sufi, Op.Cit. hlm. 35.

[15]Zakaria Ahmad, Sekitar Keradajaan Atjeh Dalam tahun 1520-1675, (Medan : Monora, 1972), hlm. 56.

[16]Tuanku Abdul Jalil, “Sejarah Singkat Laksamana Keumalahayati” Makalah, pada seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nuasantara pada tanggal 25-30 September 1980 di Aceh Timur, hlm. 3.

[17]Ibid.

[18]Rusdi Sufi (ed.), Biografi Pejuang-Pejuang Aceh, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi NAD, 2002), hlm. 29 ; lihat juga Zakaria Ahmad, Op.Cit, hlm. 58.

[19]Ibid.

[20] Zakaria Ahmad, Ibid. hlm. 58, dan Rusdi Sufi, Ibid. hlm. 35.

[21] Denys Lombard, Denys Lombard. 1991. Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Alih aksara Winarsih Arifin. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 30-31. 

[22] Rusdi Sufi, (ed) Op.Cit, hlm. 35.

[23] Zakaria Ahmad, Op.Cit. hlm. 58.

[24]Rusdi Sufi (ed.), Op.Cit, hlm. 31.

[25]Zakaria Ahmad, Op.Cit, hlm. 59

[26]Ibid, hlm. 59

[27]Rusdi Sufi, Loc.Cit. hlm.37.

[28]Zakaria Ahmad, Op.Cit, hlm. 60-61.

[29]Ibid, hlm. 61.

[30]Ibid. hlm. 62.

[31]Ibid,  hlm.63.