GUNONGAN DAN PINTO KHOP

 

Pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), di Bandar Darussalam dibangun sebuah Taman Sari Gunongan Aceh. Gunongan dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk memenuhi permintaan permaisurinya yang menggemari dan senang dengan gunung-gunung seperti yang biasa disaksikan di daerah asalnya Pahang, salah satu negara bagian di Malaka.

Dulu, Gunongan ini terletak di tengah-tengah sebuah taman yang sangat indah. Luas taman tersebut kira-kira 1000 depa, di dalamnya terdapat tanaman bunga-bunga dan buah-buahan beraneka rupa serta sebuah kolam ikan. Taman itu dinamakan Taman Gairah. Di sekitar taman mengalir sebuah sungai yang dikenal dengan nama Krueng Daroy. Di sekitar taman ini terdapat sebuah bangunan yang bernama Pinto Khop.

Pinto Khop, yaitu pintu keluar dari Istana menuju taman yang melewati Krueng Daroy. Di sekitar Pinto Khop sekarang telah dibangun Taman Putroe Phang yang dijadikan taman kota, selain Tamansari dan lain-lain.

Pada masa Pemerintahan Ratu Safiatuddin di dekat Gunongan didirikan sebuah bangunan yang bemama Kandang Gunongan. Kandang Gunongan dipakai sebagai tempat makam suaminya yang bemama Sultan Iskandar Thani, yang pernah menjadi sultan sejak tahun 1637 - 1641. Setelah meninggal Sultan Iskandar Thani kedudukannya digantikan oleh permaisurinya bemama Ratu Safiatuddin. Waktu dibangun Kandang Gunongan ini sangat indah berukir-ukir dan banyak bagiannya dilapisi dengan emas yang dirancang oleh tenaga ahli.[1]

Taman Sari dan Gunongan Aceh tersebut sampai sekarang masih terdapat di Banda Aceh, tepatnya di tepi Krueng Daroy, Kampung Kleng, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman. Pada masa kebesaran Kerajaan Aceh Bandar Darussalam mempunyai angkatan perang yang tangguh. Kekuatan yang terpenting berupa kapal-kapal galley yang dimiliki oleh armada lautnya dan pasukan gajah yang dimiliki oleh pasukan daratnya. Jumlah kapal yang dimiliki oleh armada laut pada waktu itu ada 600 kapal dan 100 kapal galley yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan besar seperti di bandar atau pelabuhan dekat Kota Bandar Darussalam, Daya dan Pedir. Seratus kapal yang tersebut terakhir adalah kapal-kapal yang berukuran besar yang dapat mengangkut 600 hingga 800 orang penumpang.

Augustin de Beaulieu yang telah menyaksikan sendiri kapal-kapal galley itu, menyatakan bahwa kapal-kapal itu besarnya tiga kali lebih besar daripada kapal-kapal yang dibangun di Eropa pada masa itu. Selain besar, kapal-kapal Galley itu juga mempunyai tempat menembak di haluan depan yang dilapisi dengan kepingan-kepingan emas murni.[2]

P.J. Veth, profesor etnologi dan geografi di Universitas Leiden Belanda menulis karya berjudul “Vrouwen Regeringen in den Indische Archipel” (Pemerintahan Wanita di Kepulauan Nusantara). Satu hal yang menarik menurut Veth adanya kekuasaan kaum wanita dalam pemerintahan yang ternyata pernah berlangsung selama hampir 60 tahun, kekuasaan yang dilaksanakan oleh empat orang wanita (sultanah) secara berturut-turut  dari tahun 1641-1699 M.[3]

Ketika Sultan Iskandar Muda mangkat pada tahun 1636, menantunya Iskandar Thani (suami Safiatuddin Syah) dinobatkan menjadi sultan. Namun, pada tahun kelima kepemimpinannya (1641) baginda mangkat dan belum dikarunia seorang anak. Selanjutnya, Safiatuddin dinobatkan sebagai sultanah yang memimpin kerajaaan Aceh (1641-1675).

Menjelang penobatannya timbul pertentangan di kalangan pembesar di Aceh. Hal ini disebabkan Sultan Iskandar Thani tidak memiliki putra dan pertentangan kelayakan seorang perempuan menjadi pemimpin dalam pandangan Islam. Setelah melalui musyawarah dan ikut campurnya ulama terkemuka yaitu Teungku Abdurrauf As Singkili (Syiah Kuala) yang menyarankan pemisahan antara masalah agama dengan pemerintahan. Akhirnya Safiatuddin Syah dinobatkan menjadi Sultanah perempuan pertama.

Sultanah Safiatuddin memerintah selama sekitar hampir 35 tahun (1641-1675). Pemerintahan yang begitu lama tentulah dengan segala kebijaksanaan dan kemampuan yang dimiliki seorang wanita Aceh-Bugis. Sebaliknya selama pemerintahnya sultanah terus menerus dirongrong oleh para tokoh kalangan istana yang tetap tidak setuju akan kepemimpinan seorang wanita.

Namun, kenyataannya setelah Sultanah Safiatuddin mangkat kepemimpinan jatuh lagi ke tangan wanita yaitu Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678). Pada masa kepemimpinan pemerintahan Sultanah Safiatuddin kehidupan kerajaan yang paling menonjol terlihat pada kemajuan di bidang ekonomi.

Pada masa pemerintahan Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah terjadi perubahan di bidang struktur administrasi pemerintahan yaitu di luar daerah yang langsung diperintah oleh Sultanah, daerah Aceh Besar dibagi dalam daerah besar yaitu tiga bagian daerah besar yang sedikit banyaknya menyerupai segi tiga di sekeliling daerah yang langsung diperintah oleh Sultanah dan karenanya dinamakan Sagoe (Aceh Sagoe).

Sehubungan dengan jumlah mesjid-mesjid yang terdapat di daerah tersebut, maka bagian-bagian itu dinamakan Sago XXII, XXV dan XXVI para kepalanya dikenal dengan nama Panglima Tiga Sago. Pada awalnya pengangkatan para Panglima Tiga Sago itu bukan dimaksudkan supaya mereka melakukan pemerintahan sendiri-sendiri terhadap sesuatu negeri, tetapi lebih banyak untuk melakukan tugas pengawasan perintah-perintah pemerintah pusat yang disampaikan kepada para Uleebalang telah dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu, para Kepala Sagi dapat bertindak sebagai panglima pada masa terjadi peperangan seperti diartikan degan perkataan panglima itu.[4]

Kepemimpinan Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah hanya berlangsung sekitar tiga tahun karena mangkat dan digantikan oleh Ratu Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688). Selama kepemimpinan para Sultanah ini kerajaan Aceh mulai memudar kharismanya disebabkan pergolakan politik pro dan kontra terhadap kepemimpinan wanita. Terakhir  Sultanah Kamalat Zainatuddin Syah bertahta  pada tahun 1688-1699. Pro dan kontra terhadap kepemimpinan wanita akhirnya melengserkan Sultanah Kamalayat Syah. Kepemimpinan beralih kembali kepada pria  dengan diangkatnya Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin menjadi Sultan.

Saat itu pemerintahan dipimpin oleh Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin (1699-1702) yang juga anggota adalah seorang perutusan Mekah. Setelah tiga tahun memerintah, baginda disuruh turun dari tahtanya oleh rakyat. Setelah peristiwa tersebut empat sultan keturunan Arab lainnya diangkat sebagai Sultan Aceh hingga tahun 1726, yaitu :

1.    Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui Ibnu Syarif Ibrahim (1702-1703), keponakan Sultanah Kamalat Syah. Pada bulan Juni 1703 baginda didepak dari tahta oleh Jamalul Alam Badrul Munir.

2.    Sultan Jamalul Alam Badrul Munir putra Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Jamaluddin. Pada bulan Agustus 1703 Jamalul Alam Badrul Munir baru mendapatkan pengakuan sebagai Sultan sehingga berkuasa mulai 1703-1726. Di bawah pemerintahannya  daerah Batubara (kini di Provinsi Sumatra Utara) memisahkan diri dan baginda dipaksa lari oleh pemberontakan umum  pada tahun 1726.

3.    Sultan Johar Alam Amaddin Syah (1726) mangkat setelah 20 hari menjadi sultan.

4.    Sultan Syamsul Alam (Wan di Tebing) kemenakan Jamalul Alam Badrul Munir, beberapa minggu setelah dinobatkan diturunkan kembali pada akhir Desember 1726.

Pada bulan Juni 1727 dengan suara bulat ketiga Panglima Sagi memilih Maharaja lela Melayu menjadi Sultan dengan gelar Sultan Alaiddin Ahmad Syah (1727-1735) putra Abdurrahim Maharaja Lela Bin Zainal Abidin (Teungku di Lhong) bin Daeng Mansur juga yang bergelar Teungku Chik Di Reubee mertua Sultan Iskandar Muda.Dengan demikian pemerintahan di Aceh kembali dipangku oleh sultan berdarah Aceh-Bugis. 

Masa pemerintahan Sultan Alaiddin Ahmad Syah (1727-1735) hingga Sultan Alaiddin Johan Syah (1735-1760) selalu dihadapkan pada pertentangan yang dilancarkan oleh  Sultan Jamalul Alam Badrul Munir yang ingin berkuasa kembali. Namun, kedua Sultan yang hidup pada masa yang berbeda memiliki visi yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan diantaranya mereka dapat membuka hubungan perdagangan dengan Inggris dan Perancis tanpa memberi izin kepada mereka membangun benteng.[5]

Sultan Alaiddin Johan Syah (Pocut Uek) digantikan oleh Sultan Alaiddin Mahmud Syah  (1760-1781). Salah satu keberhasilannya adalah kenegerian Barus kembali kepangkuan Aceh pada tahun 1778 yang sebelumnya diduduki oleh Belanda. Sultan Alaiddin Mahmudsyah berturut-turut digantikan oleh  Sultan Alaiddin Muhammad Syah (1781-1795), Sultan Alaiddin Alam Syah (1795-1824), Sultan Muhammad Syah pada 1824-1836, masa-masa ini adalah semakin gencarnya infiltrasi barat (Inggris) ke Pulau Sumatera. Sultan Muhammad Syah diganti oleh Sultan Alaiddin Ibrahim Mansyur Syah (1836-1870). Pada masa pemerintahan beliau satu persatu daerah kekuasaan Aceh di luar Pulau Sumatra jatuh ke tangan Belanda di antaranya Barus dan Nias.

Sultan  Alaiddin Ibrahim Mansyur Syah digantikan oleh Sultan Alaiddin Mahmud Syah (1870-1874). Pada tahun 1873 pecah perang Belanda di Aceh yang dimulai dengan agresi militer Belanda I yang menjadi awal perang yang memunculkan keheroikan masyarakat Aceh. Agresi Belanda terhadap Aceh menjadi awal kesengsaraan hingga pupusnya Kesultanan Aceh. Akibat perang yang memakan waktu lebih dari 40 tahun menghancurkan Aceh dalam bentuk fisik berupa lambang-lambang kerajaan seperti istana (Dalam), mesjid raya. Namun juga berakhir dengan  pengasingan sultan yaitu Sultan Alaiddin Mahmud Daud Syah pada tahun 1903.

 

---

[1]Muhammad Ibrahim.  Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN, 1991), hlm. 81.

[2] Denys Lombard, Kerajaan Aceh Masa Iskandar Muda.., hlm. 202.

[3] Rusdi Sufi dalam Ismail Sofyan (ed.), Wanita Utama Nusantara Dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta : Jayakarta Agung Offset, 1994), hlm. 42.

[4]Tentang federasi pemerintahan di Kerajaan Aceh ini dapat dibaca dalam Van Langen, K.F.H “De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur Onder Het Sultanaat” BKI 37,1888. dan buku Mohammad Said, Atjeh Sepandjang Abad Jilid I,

[5] Ibid.,  Lihat juga Mohammad Said, Atjeh Sepandjang Abad, Medan: Pengarang sendiri.